Bengkulu Utara, Djitu-online.com – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bengkulu Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas Raperda APBD Perubahan Tahun 2026 dan Raperda APBD Tahun 2027 akhirnya tuntas.
Pembahasan dilakukan secara maraton selama dua hari berturut-turut yakni, mulai dari hari Sabtu 5 September 2026 hingga hari Minggu 6 September 2026. Bahkan pada hari pertama rapat berakhir hingga dini hari.
Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, S.IP mengatakan, dinamika yang terjadi dalam rapat Banggar merupakan hal yang wajar mengingat seluruh anggota Banggar merupakan representasi dari masing-masing komisi di DPRD.
Setiap komisi memiliki perhatian dan sudut pandang berbeda terhadap arah kebijakan anggaran yang akan dijalankan Pemerintah daerah Bengkulu Utara pada tahun 2026 dan pada tahun 2027.
“Alhamdulillah rapat antara Banggar dan TAPD selesai hari ini. Insyaallah besok Senin 7 September 2026 akan dilaksanakan rapat paripurna pengesahannya,” ungkap Parmin, setelah usai memimpin rapat, Minggu (06/9/2026).
Rapat Pembahasan Dilaksanakan Secara Maraton Parmin Juga mengatakan, pembahasan yang berlangsung hingga dini hari bukan semata-mata disebabkan banyaknya materi yang dibahas, tetapi juga karena sejumlah dokumen dasar penyusunan APBD dari pemerintah daerah belum seluruhnya diterima.
“Pembahasannya memang cukup panjang karena ada beberapa dasar hukum yang sebenarnya menjadi acuan penyusunan APBD Perubahan tahun 2026 dan APBD tahun 2027,” ujarnya Parmin.
Banggar juga memberi perhatian terhadap keberlanjutan pengelolaan aset milik daerah. Menurutnya, setiap aset yang ada harus jelas setatus serta keberadaannya dan juga harus jelas siapa yang menggunakannya. Sebab, aset milik daerah itu dibeli dengan uang rakyat.
“Status aset perlu disikapi. Terutama kendaraan dinas, apa lagi sering kita lihat motor dinas terkadang bukan untuk operasional kerja orang tuannya selaku pelayanan publik, malah dibawa seorang anaknya untuk balap balapan liar di jalan raya,” kata parmin.
” Selain itu, banyak sekali rumah dinas seolah olah tidak bermanfaat lantaran tidak tunggu oleh pejabat. Coba pandang jauh kesana, masih banyak masyarakat yang hingga sekarang masih berdomisili di rumah sewaan lantaran belum memiliki rumah,”pungkas Parmin. (R***/Adv)
