MUKOMUKO, Djitu-online.com – Dinamika birokrasi di Kabupaten Mukomuko kembali menjadi sorotan publik. Pertanyaan seputar masa jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko, Ir. Apriansyah, ST., MT., kini ramai menjadi perbincangan masyarakat.
Isu ini muncul setelah sebagian warga membandingkan kebijakan mutasi daerah: sejumlah pejabat lain dialihkan posisinya meskipun baru menjabat kurang dari dua tahun, sementara Apriansyah disebut telah menduduki jabatan kepala dinas tersebut sekitar empat tahun.
Pertanyaan‑pertanyaan kritis seperti ini merupakan bentuk partisipasi aktif dan kontrol sosial masyarakat yang sah‑sah saja disampaikan. Namun, agar diskusi publik tidak berkembang menjadi desas‑desus yang menyesatkan, persoalan ini perlu dikaji secara jernih berdasarkan kronologi kepegawaian yang valid serta ketentuan hukum manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berdasarkan catatan riwayat jabatan, Apriansyah bukan figur baru, pada Januari 2019, ia dilantik untuk menduduki jabatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), kemudian dipercaya juga menjabat di instansi lain, antara lain Dinas Pertanian.
Titik krusial terjadi pada Oktober 2022, ketika Kepala Dinas PUPR saat itu, Muslim Azhari, mengundurkan diri karena masalah kesehatan. Untuk mengisi kekosongan jabatan strategis tersebut, Bupati Mukomuko Sapuan menunjuk Apriansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR pada Oktober 2022. Berdasarkan koreksi kronologi kepegawaian, Apriansyah kemudian dilantik secara definitif sebagai Kepala Dinas PUPR pada Januari 2023.
Rangkaian riwayat jabatan dan mutasi menunjukkan bahwa perjalanan karier Apriansyah tidak dapat disederhanakan hanya melalui perhitungan kasar masa kerja. Perlu dibedakan masa jabatan Kepala Dinas PUPR periode 2016‑2018, jabatan di Disparpora mulai Januari 2019, penunjukan sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR Oktober 2022, serta pengangkatan definitif Kepala Dinas PUPR Januari 2023. Maka perhitungan masa jabatan periode saat ini harus merujuk pada tanggal pelantikan Januari 2023, bukan sejak penunjukan sebagai Pelaksana Tugas.
Dalam sistem hukum kepegawaian Indonesia, jabatan Kepala Dinas termasuk kategori Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana telah disempurnakan melalui PP Nomor 17 Tahun 2020, diatur bahwa JPT dapat dijabat paling lama lima tahun. Masa jabatan tersebut dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja terukur, kesesuaian kompetensi, serta kebutuhan instansi melalui penilaian berkala.
Ketentuan ini memberikan pemahaman: batas waktu lima tahun bukanlah aturan mutlak yang mewajibkan pencopotan atau pergantian otomatis. Sebaliknya, aturan juga membuka kemungkinan evaluasi, rotasi, atau mutasi sebelum masa lima tahun berakhir apabila dinamika organisasi memerlukan penyegaran.
Prinsip ini dipertegas oleh Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menempatkan sistem merit, profesionalisme, objektivitas kompetensi, dan capaian kinerja sebagai dasar utama tata kelola birokrasi modern. Dengan demikian, penilaian utama terhadap pejabat bukanlah lamanya menjabat, melainkan relevansinya terhadap kebutuhan organisasi dan efektivitas menjalankan tugas publik.
Di sinilah letak esensi kepemimpinan kepala daerah.Bupati Mukomuko Choirul Huda memikul tanggung jawab moral dan administratif besar untuk menjaga birokrasi berjalan sehat, efektif, dan profesional. Kebijakan mempertahankan atau merotasi kepala dinas tidak boleh didasari tekanan emosional, sentimen pribadi, atau sekadar perbandingan lama jabatan setiap pejabat. Setiap perangkat daerah memiliki karakteristik penanganan dan tingkat kompleksitas tantangan yang berbeda‑beda.
Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urat nadi pembangunan fisik daerah. Bidang ini memerlukan kesinambungan perencanaan infrastruktur, penguasaan teknis yang matang, ketelitian pengawasan lapangan, serta konsistensi pengelolaan anggaran. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik tidak dapat diselesaikan secara instan; ia membutuhkan fondasi manajerial yang stabil. Meskipun demikian, kebutuhan akan kesinambungan program tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi.
Pengawasan dan evaluasi kinerja yang ketat tetap menjadi kewajiban agar setiap rupiah uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan benar‑benar tepat sasaran, sesuai spesifikasi teknis, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sebagai bentuk objektivitas jurnalistik, kerja keras aparatur pemerintah di lapangan patut diapresiasi apabila menghasilkan capaian nyata. Berdasarkan catatan pemberitaan sebelumnya, di bawah kepemimpinan Apriansyah, Dinas PUPR Mukomuko berhasil menyelesaikan sejumlah pembangunan infrastruktur, antara lain peningkatan ruas jalan hotmix di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Penarik, yang dilaporkan selesai 100 persen pada Oktober 2026.
Capaian‑capaian positif seperti ini patut diapresiasi secara objektif, sejauh didukung bukti empiris dan standar kualitas konstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan di lapangan. Namun keberhasilan satu atau dua proyek unggulan tidak dapat menjadi satu‑satunya alasan untuk mengabaikan aspek‑aspek lain.
Masyarakat dan lembaga pengawas tetap memiliki hak untuk mempertanyakan transparansi realisasi anggaran, pemerataan pembangunan antarkecamatan, ketepatan jadwal pengerjaan, serta efektivitas sistem pemeliharaan infrastruktur jangka panjang. Di sinilah keseimbangan antara apresiasi kinerja dan ketajaman pengawasan publik perlu berjalan beriringan.
Menghadapi arus informasi yang semakin cepat di era digital, masyarakat Kabupaten Mukomuko diimbau menyikapi setiap isu dengan kepala dingin dan berpikir kritis. Kebijakan mutasi pejabat memiliki mekanisme hukum yang terukur; penilaian kinerja aparatur negara harus didasarkan pada data yang terverifikasi, bukan sekadar opini di media sosial.
Masyarakat berhak bertanya dan meminta klarifikasi kepada Pemerintah Daerah maupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun, budaya kritik yang sehat harus selalu dibangun di atas landasan hukum dan informasi yang teruji.(Team Redaksi)
