Bengkulu Utara, Djitu-online.com – Upaya mewujudkan lingkungan yang bersih sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bengkulu Utara mulai diperkuat melalui penyusunan regulasi daerah.
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara saat ini tengah membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni Raperda Pengelolaan Sampah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Riparkap) 2027-2045, pada Senin (02/11/2026)
Kedua Raperda tersebut diharapkan menjadi payung hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan lingkungan dan mengoptimalkan potensi pariwisata secara terarah, terpadu, serta berkelanjutan.
Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata SE. MAP, menyampaikan, bahwa kedua Raperda tersebut menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah ke depan. Pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah diarahkan untuk memperkuat sistem penanganan sampah di seluruh wilayah, mulai dari lingkungan perkantoran, pasar, fasilitas umum hingga kawasan aktivitas masyarakat.
Menurut Arie, persoalan kebersihan lingkungan membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh pihak. Karena itu, diperlukan regulasi yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
“Melalui Raperda Pengelolaan Sampah ini, kita berharap penanganan sampah di Kabupaten Bengkulu Utara dapat semakin optimal. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar lingkungan kita bersih, tertata dan nyaman,” ujar Arie.
Selain pengelolaan sampah, Raperda Riparkap 2027-2045 juga dinilai memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan sektor pariwisata Bengkulu Utara untuk jangka panjang.
Arie menjelaskan, Bengkulu Utara memiliki beragam potensi wisata yang perlu dikembangkan secara maksimal. Melalui penyusunan rencana induk tersebut, pengembangan pariwisata diharapkan memiliki arah dan perencanaan yang jelas, sehingga mampu meningkatkan daya tarik destinasi wisata sekaligus memperluas promosi daerah.
“Potensi pariwisata yang kita miliki harus terus dikembangkan dan dipromosikan agar semakin dikenal luas. Kita ingin destinasi wisata Bengkulu Utara tidak hanya menjadi tujuan masyarakat lokal, tetapi juga mampu menarik kunjungan wisatawan dari luar daerah,” ungkapnya.
Ia berharap, pembahasan kedua Raperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata dapat berjalan beriringan serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, SIP menjelaskan, bahwa pembahasan kedua Raperda tersebut saat ini telah memasuki tahapan penyampaian jawaban dari pihak eksekutif.
Setelah tahapan tersebut, DPRD akan melanjutkan pembahasan dan pendalaman materi secara lebih komprehensif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap substansi dalam Raperda dapat dikaji secara cermat sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Untuk kedua Raperda ini, saat ini sudah memasuki tahapan jawaban dari pihak eksekutif. Selanjutnya, DPRD akan melakukan pembahasan dan pendalaman lebih lanjut terhadap materi yang telah disampaikan,” jelas Parmin.
Ia menegaskan, proses pembahasan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan pembentukan regulasi semata. Namun, setiap aturan yang disusun harus memiliki landasan hukum yang kuat, substansi yang jelas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.
“Kita ingin kedua Raperda ini benar-benar dibahas secara matang. Sehingga ketika nantinya ditetapkan menjadi Perda, aturan tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi pedoman dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara,” tandasnya.
Parmin juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan pembahasan kedua Raperda tersebut. Melalui koordinasi dan pendalaman materi secara berkelanjutan, DPRD berharap regulasi yang dihasilkan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat penataan lingkungan sekaligus mendorong kemajuan sektor pariwisata Bengkulu Utara.
Dengan demikian, keberadaan Raperda Pengelolaan Sampah dan Riparkap 2027-2045 diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum daerah, tetapi juga mampu memberikan arah pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bengkulu Utara.(R***/Adv)
