Bengkulu Utara, Djitu-online.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Paripurna penyampaian kata akhir fraksi‑fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (26/10/2026). Dalam sidang yang berlangsung di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap kedua rancangan regulasi yang diajukan bersama pemerintah daerah.
Kedua Raperda yang telah mendapat persetujuan tersebut ialah Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Persetujuan seluruh fraksi menjadi tahap penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Sebelum sidang paripurna, kedua rancangan telah melalui pembahasan bersama pihak eksekutif dan legislatif dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.A.P., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kerja keras, ketelitian, dan sumbangan pemikiran selama proses pembahasan.
“Pertama, tentu ucapan terima kasih dan alhamdulillah setelah melalui proses pembahasan yang intensif dan konstruktif antara pihak eksekutif dan legislatif pada tahap sidang paripurna, di mana telah kita dengar bersama‑sama bahwa fraksi‑fraksi DPRD telah menyatakan persetujuannya terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara,” ujar Arie.
Menurut bupati, persetujuan itu mencerminkan sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan. Kerja sama kedua lembaga tersebut diharapkan melahirkan produk hukum yang responsif, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Mengenai perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Arie menegaskan kebijakan ini tidak bertujuan menambah beban masyarakat. Sebaliknya, penyesuaian regulasi diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan dan akuntabel.
Penguatan PAD dinilai penting guna meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Bengkulu Utara. Pendapatan yang dikelola lebih optimal akan memberi ruang pembiayaan bagi program prioritas, antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, dan upaya pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan memperkuat tata kelola aset pemerintah agar lebih tertib, efektif, dan efisien. Pengaturan yang lebih baik akan menjamin aset daerah tercatat dengan benar, dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dan tidak terbengkalai.
Aset daerah yang dikelola secara optimal berpotensi memberi nilai tambah dari sisi hukum, ekonomi, maupun sosial bagi pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pembenahan regulasi pengelolaan aset menjadi langkah pendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berkomitmen menindaklanjuti persetujuan kedua Raperda sesuai mekanisme peraturan perundang‑undangan. Tahapan selanjutnya mencakup fasilitasi dan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelum kedua rancangan ditetapkan secara resmi.
Pemerintah daerah berharap kedua regulasi nantinya menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset. Sinergi eksekutif‑legislatif pun diharapkan tetap terjaga demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. (R***/Adv)
