Bengkulu Utara, Djitu-online.com – Persoalan status dan pemanfaatan aset pemerintah di kawasan Terminal Unit 1, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya yang kerap dikenal masyarakat sebagai wilayah Kuro Tidur kembali mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan publik.
Polemik yang telah berakar sejak tahun 2017 itu bagaikan bara dalam sekam. Alih‑alih menemukan titik terang, persoalan ini justru semakin meruncing dan memicu wacana pembongkaran sejumlah bangunan permanen maupun semi permanen yang telah berdiri di atas lahan negara tersebut.
Berdasarkan informasi dari narasumber yang enggan disebutkan identitasnya, kerumitan persoalan bermula dari ketidakjelasan pengelolaan serta alih‑fungsi lahan terminal yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitas umum sekaligus aset resmi pemerintah daerah.
“Masalah ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2017. Hingga saat ini belum ada penyelesaian yang tegas, padahal lahan itu jelas‑jelas merupakan aset pemerintah,” ujar narasumber kepada awak media.
Menanggapi polemik yang berlangsung bertahun‑tahun itu, awak media melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara, Ferdian Hadi Saputra, ST., M.Si. Ketika dihubungi melalui sambungan selular, Ferdian menegaskan bahwa pihaknya tidak berdiam diri dan telah mengambil sejumlah langkah persiapan.
Menurut Ferdian Hadi Saputra, jajaran Dinas Perhubungan bersama perangkat desa telah turun langsung meninjau lokasi untuk memetakan persoalan di lapangan.
” Ini sudah berjalan cukup lama, kemungkinan pengelolaan pada masa sebelumnya dilaksanakan oleh pihak desa. Intinya, kami telah menyusun kesepakatan internal. Bulan depan kami akan mengagendakan sosialisasi terkait pemisahan retribusi dan pajak daerah. Langkah penindakan yang akan diambil nanti akan memiliki kekuatan penegakan yang cukup,” kata Ferdian kepada awak media.
Meski begitu, pernyataan tersebut menyisakan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Mengingat konflik aset telah berlangsung bertahun‑tahun, publik mendesak agar langkah ” kuat” yang dijanjikan bukan sekadar wacana atau tulisan di atas kertas.
Secara yuridis, penguasaan lahan, pendirian bangunan pribadi, maupun pengalihfungsian aset pemerintah tanpa izin resmi termasuk pelanggaran hukum yang serius. Berikut sejumlah dasar peraturan yang berlaku:
Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 298 ayat (1) menyebutkan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Aset milik daerah adalah kekayaan yang diperoleh melalui pembiayaan APBD atau perolehan sah lainnya; penguasaan secara ilegal merugikan hak kepemilikan publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 juncto Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berpedoman pada asas fungsionalitas, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Setiap pemindahtanganan, pemanfaatan, maupun perubahan status hukum aset harus melalui prosedur resmi pemerintah daerah, tidak dapat diatur sepihak oleh oknum maupun pihak desa tanpa legitimasi hukum.
Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 385 serta ketentuan terkait Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Penguasaan tanah negara atau aset daerah tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat sanksi pidana karena berpotensi merugikan keuangan dan kekayaan negara.
Kepala Desa Marga Sakti memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menertibkan wilayah kerjanya, bersikap kooperatif dengan pemerintah kabupaten, serta meluruskan administrasi desa agar tidak terkesan membiarkan oknum menyerobot fasilitas umum.
Terminal Unit 1, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya dibangun menggunakan dana APBD untuk kepentingan masyarakat luas, berfungsi sebagai simpul transportasi dan pusat pendukung ekonomi rakyat. Apabila ada oknum yang menguasai lahan serta mendirikan bangunan pribadi di atasnya, kerugian tidak hanya dialami pemerintah daerah, melainkan juga masyarakat secara keseluruhan. Para pengemudi angkutan dan pedagang kehilangan ruang berusaha, sementara generasi mendatang kehilangan akses terhadap ruang publik.
Masyarakat perlu memahami, aset negara bukanlah warisan yang dapat dibagi‑bagikan secara sewenang‑wenang.
Publik menyayangkan lambannya penanganan persoalan sejak 2017, muncul pandangan adanya indikasi kelemahan birokrasi dalam menghadapi pihak‑pihak lokal yang dianggap memiliki pengaruh. Janji sosialisasi dari Kepala Dinas Perhubungan perlu dibuktikan melalui tindakan nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan rapat‑rapat panjang, melainkan penindakan di lapangan.
Apabila terbukti bangunan‑bangunan liar berdiri di atas aset terminal milik negara, penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu. Pembenahan fungsi lahan terminal menjadi keharusan konstitusional.
Hingga kini warga Desa Marga Sakti dan sekitarnya masih menantikan langkah nyata: apakah Dinas Perhubungan benar‑benar mampu menyelesaikan polemik berlabel Kuro Tidur hingga tuntas, atau persoalan itu akan kembali menjadi wacana yang menguap begitu saja (Redaksi)
